Sebuah pemerintahan baru akan terbentuk dalam 10 hari, seorang anggota teras atas partai yang berkuasa di Ramallah mengatakan pada hari Selasa kemarin (10/5).
Pemimpin Fatah Nabil Shaath mengatakan nama calon perdana menteri belum diumumkan, dan ia tidak mengesampingkan masuknya nama Salam Fayyad.
Shaath mengatakan kepada Ma'an bahwa AS dan Uni Eropa telah menekan Israel untuk melepaskan penerimaan pajak Otoritas Palestina, yang dibekukan ketika Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian kesatuan bulan ini di ibukota Mesir Kairo.
Dalam kesepakatan persatuan yang ditandatangani di Kairo pekan lalu, faksi-faksi Palestina sepakat untuk membentuk pemerintahan sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum nasional.
Perjanjian Rekonsiliasi mengakhiri persaingan antara Hamas dan Fatah, yang pada tahun 2007 telah menyebabkan terpisahnya pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat.
Pemimpin Fatah Hussam Khadir mengatakan pemerintah interim harus dipimpin oleh Salam Fayyad, yang telah menjadi perdana menteri Otoritas Palestina di Tepi Barat sejak tahun 2007.
Fayyad harus menjadi kepala pemerintahan baru karena keberhasilan rencana pembangunan negara, yang diluncurkan pada 2009 dan dijadwalkan selesai pada bulan Agustus, Khadir mengatakan.
Pejabat Fatah mendesak Hamas untuk tidak menentang penunjukan Fayyad, dan mengatakan dia berharap gerakan Islam Hamas akan meninggalkan ide bahwa perdana menteri dari PA merupakan "Orang Amerika."
Hamas kemungkinan besar akan menentang penunjukan Fayyad atas dasar penindasan pemerintahnya terhadap gerakan Hamas di Tepi Barat dan kerjasama keamanan PA dengan Israel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar