Jakarta - Acungan jempol perlu disampaikan kepada Presiden SBY. Sebab selaku Ketua ASEAN, Presiden RI berhasil menyelamatkan KTT ke-18 ASEAN dari kisruh yang diakibatkan oleh sengketa bilateral Kamboja dan Thailand.
Sepintas, apa yang terjadi pekan lalu di pertemuan tertutup Balai Sdang Senayan Jakarta, hanyalah sebuah insiden kecil. Karena hanya Perdana Menteri Kamboja yang berulah.Tetapi setiap insiden, sekecil apapun skalanya, bila terjadi di forum pertemuan para pemimpin bangsa, tetap memiliki pengaruh besar ke dunia luar.
PM Kamboja Hun Sen berulah dengan cara mengangkat isu sengketanya dengan Thailand di forum KTT. Padahal agenda KTT yang sudah dibahas di tingkat pejabat senior kemudian disetujui oleh para menteri, tidak mengacarakan sengketa kedua negara anggota tersebut. Jadi pemimpin Kamboja itu secara sengaja mengabaikan norma-norma dan tata krama sebuah KTT.
Pengakuan atas keberhasilan SBY menyelamatkan KTT ASEAN semakin pantas diangkat sebab setelah ‘insiden’ Balai Sidang Senayan, Presiden RI masih berhasil mempertemukan PM Kamboja dan PM Thailand di Istana Negara Kepresidenan. Sehingga ‘insiden’ Senayan bisa dikompensasi dengan KTT Istana Negara yang diikuti Thailand dan Kamboja dengan Indonesia sebagai Ketua.
Apa yang dilakukan Presiden SBY itu menyelamatkan KTT ASEAN, sekaligus membuktkan Indonesia masih tetap dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah setelah insiden Senayan, masih perlukah Indonesia melanjutkan peran mediator Kamboja-Thailand? Sebab kalau berhasil ada reward-nya tapi kalau tidak, ada risikonya.
Sebelum sampai pada kesimpulan ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu beberapa hal. Mulai dari mengapa Hun Sen berulah, telaah sosok PM Thailand Abhisit Vejjajeva dan apa yang menjadi kartu truf Indonesia.
Keputusan Hun Sen berulah di forum KTT, tidak lepas dari kondisi psikologis. Hun Sen boleh jadi merasa pemimpin paling senior di antara semua pemimpin ASEAN saat ini. Dari segi masa jabatan, hanya Hun Sen yang sudah memimpin lebih dari 30 tahun (sejak 1985). Hun Sen juga berhasil melewati masa-masa paling sulit baik sebelum maupun setelah menjadi pemimpin. Tidak semua pemimpin ASEAN mengalami hal serupa.
Ia berhasil menjadi PM dalam usia yang relatif masih sangat muda, 33 tahun ! Itu pun diawali dengan kehidupan bergerilya di hutan-hutan Kamboja. Ketika sudah jadi pemimpin Kamboja, pengakuan dunia internasional atas kepemimpinannya, termasuk dari Indonesia, tidak serta merta ia peroleh. Hampir 20 tahun setelah kemenangan rezim sosialis di Kamboja, Hun Sen yang merupakan anggota Partai Komunis Kamboja, masih dikucilkan dunia.
Pada 1985 ia menjadi PM tetapi PBB termasuk Indonesia menolak mengakuinya. Pemerintahannya dianggap masih bonekanya Vietnam. Baru pada 1988, kepemimpinnya mulai diakui. Yang mengawalinya Indonesia. Yaitu tatkala mengundangnya ke Jakarta Informal Meeting I dan II.JIM I dan JIM II dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di Kamboja.
Pasca JIM I dan JIM II, Hun Sen masih diuji lagi. Dia harus ikut Pemilu 1993 yang diawasi oleh PBB. Dalam Pemilu itu lawan-lawan politiknya tidak kepalang tanggung. Yaitu para elit Kamboja yang sudah di hidup mapan di AS, Australia dan negara-negara Eropa lainnya. Para elit itu kembali ke Kamboja hanya karena ingin mengalahkan Hun Sen.
Namun sejarah Kamboja nampaknya sudah ditentukan, bahwa yang menjadi pemimpin negara itu Hun Sen, pejuang yang memiliki cacat fisik akibat perang saudara. Sebab sekalipun secara formal yang menang pemillu 1993, Norodom Ranaridh, tapi putera raja Kamboja ini tidak bisa memimpin. Hun Sen yang hanya menjadi PM nomor dua akhirnya naik menjadi PM ‘full’. Sehingga kalau sampai sekarang Hun Sen masih bertahan, itu berarti dia memang pemimpin yang tahan banting.
Sangat kontras dengan PM Thailand saat ini. Abhisit Vejjajiva yang kelahiran 1964, jauh lebih muda dari Hun Sen, tidak mengalami kehidupan yang super pahit. Abhisit lahir di Newscatle, Inggris dari keluarga berada, dengan panggilan Mark.
Mengenyam pendidikan di universitas terbaik Inggris. Dari segi dispilin ilmu apalagi bahasa Inggris, Mark Abhisit berada beberapa tingkat di atas kepala Hun Sen. Cara pandangnya tentang sengketa Thailand dengan Kamboja agaknya sangat bertolak belakang denan persepsi Hun Sen.
Dengan latar belakang ini, modal untuk membuat chemistry mereka berdua bersenyawa, nyaris tidak ada. Jadi tidak gampang mendamaikan Hun Sen dan Abhisit. Sementara kartu truf yang bisa digunakan Indonesia untuk meyakinkan kedua pemimpin, praktis juga tidak ada.
Singkatnya, selama Hun Sen dan Mark Abhisit masih menjadi PM , sengketanya dengan Thailand sulit diselesaikan. Maka sebaiknya, Indonesia menunggu perubahan di dua negara itu dan sambil menunggu, kembalikan saja dulu mandat jurudamai kepada PBB.
Biarlah SBY memprioritaskan penanganan hal-hal yang bersinggungan langsung dengan kepentingan 250 juta rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar