Bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius terkait dengan terorisme, kekerasan horizontal, dan radikalisasi yang terus terjadi di sejumlah tempat. Jika tak ditanggulangi secara serius, kondisi ini bisa berdampak pada harmoni kehidupan bangsa ke depan.
Peringatan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur, dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (28/4).
”Rasa aman masyarakat terancam. Jangan dibiarkan. Semua bertanggung jawab dan bertugas menanggulangi ancaman itu,” katanya.
Di sisi lain Presiden melihat adanya gerakan radikalisasi bermotif agama dan ideologi. Jika dibiarkan, radikalisasi ini dapat mengancam karakter dan perilaku rakyat. ”Kantong-kantong elemen masyarakat, bahkan generasi muda, dibikin radikal, menyukai kekerasan dan melawan hukum. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, ini akan mengubah karakter bangsa Indonesia yang sejatinya toleran, mencintai kerukunan, dan suka ketenteraman,” katanya.
Berbagai kesaksian dan investigasi, kata Presiden, menunjukkan ada sebagian generasi muda yang dijadikan sasaran dan akhirnya menjadi korban dari gerakan radikalisasi itu. Jika radikalisasi itu berkaitan dengan agama, menodai dan merusak ajaran agama, pemuka agama diharapkan berperan secara aktif melakukan pelurusan. Hal ini penting agar rakyat dan umat menjalankan ajaran agamanya dengan benar.
Jika radikalisasi itu berkaitan dengan ideologi yang mengancam empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Presiden, semua elemen bangsa bertanggung jawab, memiliki kewajiban, dan mesti mengemban tugas bersama untuk menghentikannya. ”Kita tak boleh apatis, pasif, dan membiarkan begitu saja,” ujarnya.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar